List/Grid Monthly Archives: November 2008
Parpol “Menghukum” Nomor Urut Satu
Ketika penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD dimulai, sulit dibantah jika calon pasti senang ditempatkan di nomor urut atas. Namun, ketika partai politik menerapkan suara terbanyak untuk menentukan calon terpilih, belum tentu rasa senang itu masih bertahan. Siapa bilang nomor urut atas daftar calon anggota DPR/DPRD menguntungkan?
Betul, nomor urut atas bisa menguntungkan jika acuannya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nomor urut atas bisa mendapat prioritas dalam pembagian kursi DPR/DPRD yang diperoleh parpol. Pasal 214 Butir a menyatakan, ”calon terpilih anggota DPR atau DPRD ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 persen dari bilangan pembagi pemilihan (BPP).” (more…)
CARA PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PEMILU DPRD (Provinsi & Kab/Kota) PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPRD
a. PENDAHULUAN
Payung hukum pemilu 2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 (kita sebut saja UU 10/2008) tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota. KPU sebagai penyelenggara (panitia) pemilu hanya akan berpedoman kepada UU tersebut. KPU oleh UU 10/2008 itupun diberi kewenangan untuk mengatur teknis dan atau menjabarkan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian maka berbagai pandangan maupun penjelasan tentang pemilu 2009 haruslah berlandaskan UU 10/2008. Begitu pula dengan tulisan/artikel ini, penguraiannya mengacu kepada UU 10/2008.
Ini perlu ditegaskan, mengingat adanya wacana revisi UU 10/2008 sebagai ekses dari wacana maupun gerakan ”sistem suara terbanyak” oleh beberapa partai politik (parpol) dan berbagai kalangan untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih pada pemilu legislatif 2009.
b. KETENTUAN PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD
Comments