Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, memperkirakan sekitar 301.230 buruh perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terancam jadi pengangguran pada 2009, akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan karet sebagai dampak krisis keuangan global.
Gubernur Sumbar menyampaikan itu saat jadi pembicara pada seminar sehari “Peluang dan Tantangan Sumbar dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global”, yang diselenggarakan Forum Pimpinan Redaksi Media cetak dan elektronik, di Padang, Kamis [04/12] .
Gubernur mengatakan, krisis global dikhawatirkan menurunkan ekspor Sumbar karena anjloknya harga TBS dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 300/kg dan tanaman karet dari kisaran Rp 14.000/kg menjadi Rp 6.500/kg, sehingga petani enggan memanennya.
Luas perkebunan kelapa sawit 316.560 hektare dan lahan karet sekitar 149.760 hektare di Sumbar, berpotensi memberikan pengangguran maksimal 301.230 buruh pada 2009.
Gamawan mengatakan, negara-negara importir juga merasakan dampak krisis global sehingga terjadi pengurangan impornya. Selain itu, perusahaan akan mengurangi produksi, sehingga permintaan terhadap produk minyak nabati dari Sumbar juga akan turun.
Selanjutnya, terjadi persaingan pemasaran pada negara-negara yang dianggap potensial sebagai tujuan ekspor sebagai antisipasi melemahnya permintaan.
Makanya, kata Gubernur, dampak krisis global bagi petani sawit memang terasa, karena harganya masih belum bergerak naik, tetapi karet harga sudah mulai naik lagi.
Kondisi itu dirasakan oleh petani yang mengembangkan usaha kebun sawit secara perorangan dua hingga tiga hektare, tetapi tidak masuk kepada kelompok dan asosiasi. Mereka tetap menjual Rp 450/kg dan ini cukup berat karena harus dipupuk, diangkut sehingga biayanya tinggi.
“Bagi petani sawit baru tidak terasa dampak krisis keuangan, kalau posisi harga TBS sawit sudah kembali pada posisi Rp 800/kg,” katanya.
Sebelum krisis keuangan global melanda atau saat membumbung harga jual TBS, para petani sawit ada yang menjual hasil kebunnya secara sendiri-sendiri dan tidak bergabung dalam kelompok atau asosiasi.
Gubernur mengimbau petani yang selama ini menjual secara perorangan untuk bergabung lagi pada kelompok atau asosiasi, supaya harga jualnya lebih tinggi.
Lebih lanjut dikatakan Gamawan, tanda-tanda terjadinya penurunan nilai ekspor Sumbar sudah mulai terjadi, akibatnya sudah ada perusahaan-perusahaan tertentu ingin mulai merumahkan buruhnya.
Misalnya, ada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Dharmasraya, tetapi sedang dinegosiasikan Pemkab setempat dengan pihak pengusaha kelapa sawit di daerah itu. “Merumahkan buruh itu merupakan kewenagan kabupaten dan kota, tetapi provinsi tak punya kewenangan di sana. Maka diminta dinegosiasikan antara kepala daerah dengan pihak pengusaha tersebut,” katanya.
