Beri Tanda Centang, Jangan Contreng, Apalagi Conteng

(Padang – Minggu, 18/1/2009) –Berubahnya cara memberikan hak suara pada Pemilu 2009 dibanding pemilu sebelumnya menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu terletak pada penamaan pengganti untuk ‘coblos’.

Ada yang menyebutnya ‘contreng’, ada pula ‘conteng’, sedangkan KPU sendiri menyebutnya ‘centang’. Anehnya, masih ada pula di iklan caleg yang menyebutnya ‘coblos’, padahal pada Pemilu 2009 tidak lagi mencoblos dengan paku yang disediakan di atas bantal, tapi memberi tanda dengan koreksi (centang) dengan pena di kotak di depan nama caleg yang kita pilih.

Kenapa penamaan ini bisa berbeda? Alasan pertama mungkin karena ada istilah dalam sebuah bahasa daerah, mungkin Jawa yang menamakan koreksi dengan pena ini dengan ‘contreng’.

Alasan kedua, karena Peraturan KPU sendiri tidak tegas mengacu kepada kamus bahasa Indonesia standar. Dalam perturan KPU No. 35/2008 yang mengatur ini, disebutkan “tanda V (centang) atau sebutan lain….”. Frasa ‘sebutan lain’ memperbolehkan orang menyebut dengan selain ‘centang’.

Jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang benar adalah ‘centang’ (1995) yang artinya disebut “tanda koreksi, bentuknya seperti huruf V atau tanda cawang”.

Kata ‘contreng’ tidak ada dalam KBBI (1995), ini mengindikasikan ‘contreng’ masih bahasa daerah, belum nasional. Sedangkan ‘conteng’ tertera dalam KBBI, namun artinya mencoret-coret dengan arang, jelaga, dan sebagainya. Jelas tidak cocok untuk keperluan koreksi.

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Husni Kamil Malik menegaskan yang benar adalah ‘centang’.

“Kami memakai centang, bukan yang lain,” katanya kepada PadangKini.com.

Bahasa menunjukkan bangsa. Sudah saatnya kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan mengacu kepada kamus standar, KBBI selama Pemilu berlangsung. Ayo ‘centang’, jangan ‘contreng’, apalagi ‘conteng’, caleg pilihan kita. (syof)

Inilah Kutipan Peraturan KPU tentang ‘Centang’:

Peraturan KPU No. 35/2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

Pasal 26 ayat 3

g. tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan:

1) menggunakan alat yang telah disediakan;

2) dalam bentuk tanda ? (centang) atau sebutan lainnya;

3) pemberian tanda ? (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;

4) pemberian tanda ? (centang) atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;

5) tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan;

6) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.**