CARA PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PEMILU DPRD (Provinsi & Kab/Kota) PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPRD

a. PENDAHULUAN

Payung hukum pemilu 2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 (kita sebut saja UU 10/2008) tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota. KPU sebagai penyelenggara (panitia) pemilu hanya akan berpedoman kepada UU tersebut. KPU oleh UU 10/2008 itupun diberi kewenangan untuk mengatur teknis dan atau menjabarkan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian maka berbagai pandangan maupun penjelasan tentang pemilu 2009 haruslah berlandaskan UU 10/2008. Begitu pula dengan tulisan/artikel ini, penguraiannya mengacu kepada UU 10/2008.

Ini perlu ditegaskan, mengingat adanya wacana revisi UU 10/2008 sebagai ekses dari wacana maupun gerakan ”sistem suara terbanyak” oleh beberapa partai politik (parpol) dan berbagai kalangan untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih pada pemilu legislatif 2009.

b. KETENTUAN PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD

Sebagaimana Pemilu DPR RI, caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-parpol yang lolos 2,5% PT (Parliament Threshold). Ketentuan 2,5% PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal).

Bagan 1 (Parpol Lokal NAD)

Bagan 1 (Parpol Lokal NAD)

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. Bilangan pembagi pemilihan (BPP), secara umum dapat diartikan sebagai harga satu buah kursi. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil.

Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi & Kab/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP; yaitu parpol yang mencapai atau melebbihi BPP (kita sebut saja Parpol BPP). Bila terdapat sisa kursi, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun parpol non BPP) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol – parpol tersebut berdasarkan sistem rangking.

Dengan demikian, tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) dan sistem rangking (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

Contoh sederhana :

Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP4) 1.200.000 orang.

Pertanyaan : Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ?

Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal pencentangan, dll). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah) dibagi 10 (kursi), sehingga diperolehlah besaran BPP sebesar 100.000 suara.

Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (Parpol BPP). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 38 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol – parpol (Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (sistem rangking).

c. KETENTUAN CALEG TERPILIH

Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

d. SIMULASI

Untuk mudahnya memahami penjelasan diatas, berikut akan dilakukan simulasi perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi berdasarkan UU 10/2008. Simulasi ini menggunakan data pemilu 2004 untuk Pemilu DPRD Yogyakarta dengan daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta IV; yang meliputi Kabupaten Sleman.

Bagan 3 (Data Pemilu DPRD Yogyakarta - Dapil Yogyakarta IV)

Bagan 3 (Data Pemilu DPRD Yogyakarta – Dapil Yogyakarta IV)

I. Perolehan Suara Parpol

Berikut Perolehan suara Parpol Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) :

Bagan 4 (Perolehan Suara 24 Parpol di Pemilu DPRD Yogyakarta - Dapil Yogyakarta IV)

Bagan 4 (Perolehan Suara 24 Parpol di Pemilu DPRD Yogyakarta – Dapil Yogyakarta IV)

Dari 24 parpol diatas, terdapat parpol BPP yaitu parpol – parpol yang mencapai dan atau melampaui BPP sehingga dapat terbagi oleh BPP sebanyak 5 parpol (PAN, PKB, PKS, PDIP dan Golkar)

II. Perolehan Kursi Parpol

BPP Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) adalah (sura sah) dibagi (alokasi kursi) = (470.367) / (16) = 29.398. Ini berarti harga 1 kursi di dapil tersebut sebesar 29.398 suara.

Berdasarkan BPP ini selanjutnya ditentukan parpol yang terbagi atas BPP. Berikut rincian jumlah perolehan kursi berdasarkan kumulasi BPP :

Bagan 5 (Jumlah Kursi Berdasarkan Kumulasi BPP)

Bagan 5 (Jumlah Kursi Berdasarkan Kumulasi BPP)

a. TAHAP I

Berdasarkan perolehan suara parpol terdapat 5 parpol yang memenuhi/mencapai atau terbagi BPP, maka dapat ditentukan perolehan kursinya berdasarkan pembagian BPP (atau sesuai bagan diatas) sebagai berikut :

Bagan 6 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I)

Bagan 6 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I)

Ket. : angka sisa suara (11.022) diperoleh dari sisa antara suara sah parpol (99.216) dengan perolehan suara parpol terbagi BPP (88.194), demikian seterusnya.

b. TAHAP II

Dari Perhitungan Tahap I, diperolehlah 10 Kursi. Dengan demikian masih terdapat sisa kursi sejumlah 6 Kursi. Ke-6 kursi ini dibagi habis kepada parpol-parpol berdasarkan urutaan perolehan suara parpol terbanyak (rangking). Maka dilakukan penghitungan Tahap II berdasarkan sistem rangking, hasilnya sebagai berikut :

Bagan 7 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap II)

Bagan 7 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap II)

Maka Berdasarkan Tahapan perhitungan diatas (Tahap I & II) maka ke-16 Kursi DPRD Provinsi DI. Yogyakarta di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) terbagi kepada :

Bagan 8 (Perolehan 16 Kursi Kepada Parpol)

Bagan 8 (Perolehan 16 Kursi Kepada Parpol)

III. Caleg Terpilih

Caleg Terpilih berasal dari caleg parpol – parpol yang mendapatkan kursi. Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil.

Perhatikan kembali Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008) berikut :

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

Sekarang kita cek daftar caleg dari ke – 8 Parpol Tersebut, sebagai berikut :

(klik bagan/gambar lalu zoom agar lebih jelas)

Bagan 9 (Daftar Caleg dan Perolehan Suara Parpol & Caleg dari 8 Parpol Peraih Kursi)

Bagan 9 (Daftar Caleg dan Perolehan Suara Parpol & Caleg dari 8 Parpol Peraih Kursi)

Ket :

  • V = Caleg yang mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP (caleg 30 %)
  • × = Caleg yang tidak mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP

Berikut daftar 16 caleg terpilih :

Bagan 10 (Daftar 16 Caleg Terpilih)

Bagan 10 (Daftar 16 Caleg Terpilih)

Dari hasil simulasi ini didapatkan hanya 37,5% caleg terpilih yang memenuhi sekurang-kurangnya 30% BPP, selebihnya 62,5% terpilih karena berada di nomor urut kecil pada daftar caleg.

e. KESIMPULAN

Dari uraian cara perhitungan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kab/Kota) Pemilu 2009 serta simulasi yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

  • Sepanjang tidak ada revisi UU 10/2008, maka ”sistem suara terbanyak” oleh berbagai parpol dalam pencalegan akan mendapat kendala dari KPU untuk menetapkan caleg terpilih
  • Kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka dan kompetitif diantara caleg – caleg dari 38 Parpol, karena tidak berlakunya ketentuan 2,5% PT untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
  • Tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) & sistem rangking (Tahap II) bila terdapat sisa kursi.
  • Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil.
  • Bahwa berdasarkan data pemilu 2004, seorang caleg sangat sulit mencapai sekurang-kurangnya 30% BPP, dengan demikian sistem nomor urut masih akan menjadi penentu untuk terpilihnya seseorang menjadi caleg pada pemilu 2009.

Penulis : Indra Jaya Rajagukguk SH (Direktur Cross Institute – Bandung)


If You Like This Post, Please Read Other Post Here:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>