Partai Boleh Beda, Ukhuwah Tetap Dijaga

Tak berapa lama lagi sebuah pesta demokrasi rakyat, yakni Pemilihan Umum 2009 akan digelar di negeri yang kita cintai ini. Sebanyak 34 parpol berskala nasional dan beberapa partai lokal akan berlomba-lomba mengikuti pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan masyarakat banyak.

Tak heran, aktivitas-aktivitas perpolitikan pun semakin meningkat menjelang pemilu yang digelar April 2009 mendatang. Para caleg dan simpatisan mulai sibuk ke sana ke mari melakukan kampanye dan sosialisasi kepada calon pemilihnya. Di berbagai pelosok daerah muncul beragam atribut partai seperti; baliho, bendera partai, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran raksasa. Hal tersebut dirasakan semakin menambah semarak demokrasi di tengah-tengah masyarakat

Sebagai anak bangsa, saya mengajak kepada semua aktivis-aktivis politik di negara ini untuk senantiasa menjaga ukhuwah dan akhlakul karimah di dalam setiap aktivitas politiknya. Walaupun berasal dari partai-partai politik yang berbeda-beda, namun yang namanya ukhuwah adalah hal utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Innamal mukminu ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara.

Alangkah indah andaikan demokrasi yang ada di negeri kita ini mampu dibingkai dengan nilai-nilai ukhuwah bagi sesama mukmin dan nilai toleransi dengan penganut agama lain. Silahkan para caleg/tim sukses mensosialisasikan diri kepada orang lain, asal jangan memfitnah caleg/tim sukses dari partai lain. Silahkan memasang bendera/plang/baliho dan atribut partai lainnya, asal jagan mencopot atribut partai lainnya. Pastilah pesta demokrasi ini akan berlangsung damai dan tenteram akan kita dapatkan, berkompetisi dalam suasana persaudaraan.

Kalah dan menang adalah konsekuensi yang harus diterima dalam sebuah perlombaan. Tidak mungkin seluruh peserta tampil menjadi pemenang. Demikian juga halnya ketika berbicara masalah penomoran caleg yang tak jarang menimbulkan perselisihan sesama parpol. Itulah hukum alam yang mau tidak mau menjadi keniscayaan di dalam kehidupan ini.

Ada yang menjadi “halaman depan” yang akan dilihat banyak orang. Ada yang menjadi “genteng” untuk menaungi, “jendela” sebagai ventilasi udara, “kursi tamu” untuk diduduki, dan lainnya. Tak mungkin kalau seluruh unsur menjadi “genteng” saja, tentu rumah itu tidak akan berdiri dengan sempurna bahkan dipastikan roboh.

Aktivitas dakwah pada umumnya berpikiran demikian. Harus ada pembagian tugas dan peran yang harus diemban sesuai dengan muyul (kecendrungan potensi seseorang) dan kafaah (kemampuan seseorang). Ada yang diamanahi sebagai anggota legislatif, eksekutif, aktif di lembaga sosial, petani, pengusaha, trainer, aktif di lembaga dakwah, aktif melakukan pembinaan, aktif di pesantren, seniman, sebagai pengurus parpol, pedagang, sebagai dosen, guru, dokter, dan amanah-amanah lainnya.

Bagi yang memperoleh kemenangan dalam pemilu, harus ingat bahwa amanah yang nantinya mereka emban merupakan hasil dari pilihan masyarakat, sehingga mereka harus mampu memperjuangkan kepentingan rakyat tersebut. Jangan pernah menjadi kacang yang lupa kulitnya! Dan lebih dari pada itu, amanah yang mereka emban pasti dipertanggunjawabkan di hadapan sang Khalik, Alla SWT. Hingga, sebuah keharusan bagi mereka untuk senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah agama dalam setiap aktivitasnya.

Jangan korupsi, jangan memfitnah, jangan bermewahan, jangan judi, jangan main perempuan, jangan sombong. Intinya, jangan lupa pada Allah dan hari akhirat.

Bagi yang kalah, harus bisa menerima kekalahan secara lapang. Bahkan harus banyak beristighfar dan bersyukur, karena pada hakikatnya, ketika kita memandang jabatan itu sebagai amanah, maka ketika kita tidak mendapatkannya, berarti kita terlepas dari beban dan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Jabatan sebagai sesuatu amanah bukanlah sesuatu yang harus didewakan yang merupakan segala-galanya.

Dengan pemahaman demikian, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan damai dan tertib tanpa harus menimbulkan permusuhan diantara sesama umat manusia umumnya dan di antara mukmin khususnya. Kalaupun ada perselisihan-perselisihan yang terjadi cobalah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan kalau itu bersifat pelanggaran pidana, maka laporkanlah kepada pihak terkait, dan tak perlu main hakim sendiri. Negara kita adalah negara hukum, di mana setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Partai boleh beda, ukhuwah tetap dijaga. Sejahtera negeriku, damai pemiluku. Wallahu Alam Bishawab.***

(Oleh : Nurfimanwansyah, Wakil Bupati Solok Selatan)