Pengamat politik dan hukum dari Universitas Andalas Padang, Prof Firman Hasan, mengatakan sistem pemilihan dengan suara terbanyak memberikan kesempatan langsung pada rakyat untuk memilih siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki. Di sisi lain, akan terjadi pertarungan internal partai dengan sengit.
“Tetapi rakyat tentu akan menjadi repot dalam menyeleksi calon terbaik mereka apalagi dengan jumlah parpol yang cukup banyak itu,” kata Firman Hasan di Padang, Kamis (25/12). Ia mengatakan itu terkait adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tentang penentuan calon terpilih dalam Pemilu 2009 berdasarkan sistem suara terbanyak.
Firman memprediksi, sistem yang berlaku sekarang akan lebih mengacu dari arah transisional ke arah pemilihan distrik murni dan itu perlu didukung. Ia mencontohkan, dalam sistem pemilihan distrik murni maka di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 14 daerah perwakilan akan dibagi menjadi 14 daerah pemilihan. Masing-masing caleg tentu berjuang keras sehingga ke depan sebaiknya partai politik perlu meletakkan calon-calon yang lebih banyak dikenal daerah itu.
Untuk memenangkan pemilu, ia lebih menyarankan agar calon berjuang keras sebelumnya selama lima tahun dan memperkuat hubungan dengan daerah. Firman tidak menampik bahwa selama ini di Sumbar banyak ditemukan para caleg adalah anak menteri atau anak bekas menteri, yang bapaknya dikenal orang, tetapi dia mungkin tidak.
“Namun dengan sistem pemilihan dengan suara terbanyak, jelas akan memberikan kesempatan langsung pada rakyat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki,” katanya.
Kendati Pemilu 2009 belum sistem distrik murni, akan terjadi pertarungan internal partai dengan sengit. Ia mengatakan, bila calon terpilih adalah betul-betul berdasarkan suara terbanyak, tentu mereka akan lebih bertanggung jawab meneruskan aspirasi konstituennya. Jika kemudian mereka berperilaku jelek, tentu secara telak mereka akan menerima reaksi negatif masyarakat untuk menggulingkannya.
“Dalam hal ini, rakyat perlu diberikan pencerahan tentang kewajiban politik mereka, sementara pencerahan selain melalui media massa juga bisa disosialisasikan melalui perilaku politisi itu sendiri,” tambahnya. (Kompas.com)
